 |
| Fahrul Ramadhan salah satu tokoh pemuda Lambitu meminta dana BTT digunakan dalam penanganan darurat Infrastruktur. |
KABUPATEN BIMA||bimakita.com — Bertahun-tahun menghadapi jalan rusak dan jembatan putus, masyarakat Kecamatan Lambitu yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Pemuda dan Masyarakat Lambitu (APPML) akhirnya menuntut lebih dari sekadar janji. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Bima, Rabu (30/9/2026), warga meminta pemerintah memberikan kepastian penanganan infrastruktur secara tertulis.
Ratusan warga yang terdiri dari kepala desa, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat umum hadir dalam RDP tersebut.
Mereka membawa satu tuntutan utama: jangan lagi hanya dijanjikan perbaikan, tetapi harus ada kepastian kapan dan bagaimana infrastruktur Lambitu ditangani.
Kondisi jalan dan jembatan yang rusak dinilai telah mengganggu hampir seluruh aktivitas masyarakat. Mobilitas ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, pertanian, pendidikan hingga pelayanan kesehatan ikut terdampak.
Ketua Adat Desa Teta, H. Muhammad Said, S.Pd., mengatakan kerusakan infrastruktur di Lambitu telah mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Kerusakan jalan di Kecamatan Lambitu sangat parah. Jembatan yang putus membuat akses ekonomi, pendidikan, pertanian dan kesehatan kami sangat terganggu. Bahkan memakan korban jiwa,” ujarnya.
Menurutnya, kerusakan jalan juga membuat kendaraan pedagang kesulitan masuk ke wilayah Lambitu. Kondisi tersebut berdampak pada distribusi kebutuhan pokok yang akhirnya membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Keluhan serupa disampaikan Leni, Kasi Pemerintahan Desa Teta. Ia menyoroti dampak putusnya jembatan penghubung Desa Teta dengan Kaowa terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia mengungkapkan, terdapat pasien yang harus transit kendaraan ketika dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima karena kondisi akses yang tidak memungkinkan dilalui secara normal.
“Terputusnya jembatan penghubung Teta dengan Kaowa membuat akses kesehatan masyarakat menjadi terbatas. Kejadian pasien melahirkan yang harus transit kendaraan ketika dirujuk ke RSUD Kabupaten Bima menjadi salah satu peristiwa memilukan bagi masyarakat Lambitu,” katanya.
Warga Tagih Kepastian
Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Persoalan infrastruktur Lambitu disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, sementara perbaikan yang dijanjikan belum sepenuhnya terealisasi.
Karena itu, warga menolak jika RDP kembali berakhir dengan janji.
“Kami tidak akan pulang sebelum ada kesepakatan hitam di atas putih antara PUPR, DPRD dan masyarakat Lambitu. Kami sudah bosan dengan janji-janji,” tegas Fahrul Ramadhan, tokoh pemuda Lambitu.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah memang harus menjadi pertimbangan. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan wilayah yang infrastrukturnya telah berada dalam kondisi darurat.
Justru, kata dia, kondisi tersebut menuntut pemerintah menyusun skala prioritas dan mencari skema anggaran untuk penanganan segera.
“Kami tetapkan Lambitu sekarang darurat infrastruktur. Penanganannya harus cepat. Kami meminta anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran belanja darurat bencana segera digunakan untuk mengatasi darurat infrastruktur di Lambitu,” tegasnya.
PUPR Janji Kerahkan Alat Berat, Rp6 Miliar Disiapkan
Desakan masyarakat akhirnya menghasilkan dua kesepakatan dalam RDP.
Pertama, penanganan kondisi darurat akan dilakukan dalam minggu ini dengan mengerahkan alat berat Dinas PUPR, termasuk untuk menangani titik-titik rawan dan potensi tanah longsor.
Kedua, perbaikan jalan dan jembatan Lambitu akan diprioritaskan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 dengan alokasi anggaran sebesar Rp6 miliar.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara DPRD, Dinas PUPR dan masyarakat Lambitu.
Bagi masyarakat, dokumen tersebut kini menjadi pegangan untuk mengawal realisasi kesepakatan.
Koordinator Lapangan APPML, Muhammad Sade, S.Sos., menegaskan masyarakat akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Jika kembali diabaikan, masyarakat Lambitu disebut siap melakukan langkah lanjutan.
Sebab, bagi warga, persoalan infrastruktur bukan lagi sekadar persoalan pembangunan fisik. Jalan dan jembatan menyangkut akses masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
Sebab, bagi warga, persoalan infrastruktur bukan lagi sekadar persoalan pembangunan fisik. Jalan dan jembatan menyangkut akses masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.