Kota Bima, NTB | bimakita.com - Di tengah klaim penyaluran bantuan sosial PKH Daerah yang terus digencarkan dan merupakan salah satu janji program Pemerintah Kota Bima saat ini, satu fakta mencolok muncul dari Kampung Sumbawa, RT 11 RW 04 Kelurahan Tanjung: seorang janda lanjut usia, hidup dalam kemiskinan ekstrem, justru tak pernah tersentuh program bantuan apa pun.
Landa (57), janda kelahiran 1969, hidup dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah panggung yang nyaris tak layak huni di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat. Di lokasi yang berada di pusat aktivitas kota, ia bertahan hidup tanpa penghasilan tetap, mengandalkan belas kasihan keluarga dan warga sekitar.
Ironisnya, dalam berbagai program bantuan sosial—mulai dari bantuan pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH)—nama Landa tak pernah tercatat sebagai penerima. Padahal, secara kasat mata, kondisinya memenuhi kategori warga miskin ekstrem yang seharusnya masuk dalam desil bawah basis data kesejahteraan sosial.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap akurasi dan validitas data kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Bima dan perangkat kelurahan setempat.
Secara kronologis, Landa telah hidup dalam keterbatasan ekonomi sejak lama. Suaminya yang bekerja serabutan meninggal dunia sekitar sembilan bulan lalu, meninggalkan dirinya tanpa sumber penghidupan. Sejak itu, kondisinya semakin terpuruk.
 |
| Foto : suasana ruang di dalam rumah Landa |
Satu-satunya intervensi pemerintah yang pernah diterimanya terjadi sekitar lima tahun lalu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun bantuan tersebut hanya digunakan untuk membangun bagian dapur, tanpa perbaikan signifikan pada struktur utama rumah yang hingga kini masih rapuh.
Tidak ada bantuan lanjutan setelah itu. Tidak ada PKH, tidak ada bantuan pangan, bahkan tidak terdeteksi dalam skema bantuan sosial reguler.
Dari hasil penelusuran bimakita di lapangan, kuat dugaan Landa tidak terakomodasi dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Ini menjadi titik krusial, karena seluruh program bantuan sosial pemerintah mengacu pada data tersebut.
Jika merujuk pada indikator kemiskinan—tanpa penghasilan, tinggal di rumah tidak layak, dan bergantung pada bantuan informal—Landa seharusnya masuk dalam kelompok desil 1 atau desil 2, kategori prioritas penerima bantuan.
Dalam konteks Kota Bima, di mana program PKH Daerah menjadi salah satu unggulan penanggulangan kemiskinan untuk warga yang tidak terakomodir di PKH pusat, kasus seperti ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi.
Lurah Tanjung, Irwan, S.Sos, mengakui adanya fakta tersebut.
Memang benar, yang bersangkutan belum pernah mendapatkan bantuan PKH maupun bantuan pangan lainnya,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pengakuan ini sekaligus memperkuat indikasi bahwa ada warga miskin yang belum terjangkau sistem bantuan sosial.
Keterangan serupa juga datang dari warga sekitar. Tini Salah satu tetangga Landa menyebut bahwa selama ini ia tidak pernah melihat adanya bantuan pemerintah yang masuk ke rumah tersebut.
Memang tidak pernah dapat PKH. Dia hidupnya dari keluarga saja,” ungkapnya.
Kesaksian warga ini mempertegas bahwa kondisi Landa bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung lama tanpa intervensi signifikan.
Program PKH secara nasional ditujukan untuk keluarga miskin dengan kriteria tertentu, termasuk lansia dan janda tanpa penghasilan. Dengan skema bantuan yang bisa mencapai ratusan ribu rupiah per tahap, keberadaan program ini seharusnya mampu menjangkau kasus seperti Landa.
Namun, ketika data menjadi pintu utama akses bantuan, kesalahan dalam pendataan berpotensi menutup akses bagi mereka yang paling membutuhkan.
Kasus Landa mengindikasikan adanya kemungkinan “data exclusion” — warga miskin yang tidak masuk sistem — yang sering kali luput dari evaluasi karena tidak terlihat dalam laporan administratif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Koordinator PKH Kelurahan Tanjung dan Dinas Sosial Kota Bima belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak masuknya Landa dalam daftar penerima. Dan masih dalam upaya konfirmasi. (Red)