Bima, NTB | bimakita.com – Ratusan hektare lahan pertanian di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, terancam kekeringan setelah dam mini sepanjang 12 meter jebol dihantam banjir. Kerusakan infrastruktur irigasi tersebut membuat aliran air ke sawah petani di So Na’e terhenti total di tengah masa tanam padi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius di kalangan petani. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pertanian, Dinas PUPR, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB segera turun tangan sebelum kerugian semakin meluas.
Agus, salah seorang petani padi di So Na’e, mengatakan kerusakan dam mini yang berada di belakang Kantor Desa Piong itu terjadi setelah diterjang banjir beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, saluran irigasi tidak lagi berfungsi.
Sekarang air tidak bisa mengalir ke sawah. Ini kondisi darurat karena sedang masa tanam. Kalau tidak segera diperbaiki, ratusan hektare padi bisa gagal panen,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Agus menegaskan, perbaikan dam tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut ketahanan pangan daerah. Ia menyinggung pentingnya dukungan daerah terhadap program ketahanan pangan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Perbaikan ini bagian dari menjaga ketahanan pangan sesuai program Bapak Presiden,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Piong, Daturahman, SE, mengakui telah meninjau langsung lokasi dam yang jebol. Pemerintah desa, kata dia, sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Kabupaten Bima.
Kami sudah lapor ke Dinas Pertanian, tapi katanya belum ada persediaan anggaran untuk perbaikan. Ke Dinas PUPR juga sudah kami kirim foto dan video kondisi dam. Sampai sekarang belum ada jawaban,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan anggaran tanggap darurat infrastruktur pertanian di Kabupaten Bima. Pasalnya, kerusakan irigasi di tengah musim tanam bukanlah persoalan kecil.
Menurut Daturahman, sekitar 200 hektare lahan sawah bergantung pada aliran air dari dam mini tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, ancaman kekeringan dan gagal panen menjadi tak terelakkan.
Kalau ini dibiarkan, dampaknya besar. Saluran irigasi tidak berfungsi sama sekali. Petani sudah mulai resah,” tegasnya.
Secara kewenangan, pengelolaan jaringan irigasi skala kecil umumnya berada di bawah pemerintah kabupaten. Namun, jika berkaitan dengan sistem sungai yang lebih luas, Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Provinsi NTB juga memiliki peran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pertanian, Dinas PUPR Kabupaten Bima, maupun BWS Provinsi NTB masih dalam upaya konfirmasi. Belum ada pernyataan resmi terkait langkah perbaikan maupun skema pembiayaan yang akan digunakan.
Keterlambatan respons dikhawatirkan memperburuk kondisi. Dalam situasi perubahan cuaca yang tidak menentu, ketergantungan petani pada sistem irigasi menjadi krusial. (Red)