Kota Bima||bimakita.com - Kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatibaru bukan sekadar persoalan teknis pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, kasus ini menjadi simbol bertambahnya skeptisme masyarakat terhadap pemerintah—skeptisme yang lahir dari pengalaman panjang melihat proyek publik yang jauh dari harapan, tetapi selalu dibungkus narasi keberhasilan.
 |
| Ketua Karang Taruna Kecamatan Asakota, Bhabinkamtibmas dan perwakilan warga Kelurahan Jatibaru meninjau langsung proyek SPAM senilai 1,1 miliar yang disorot publik. |
Di atas kertas, SPAM Jatibaru hadir sebagai solusi atas persoalan air bersih yang telah lama menghantui masyarakat. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Temuan kondisi fisik proyek yang dipertanyakan mutunya, minimnya penjelasan resmi, serta respons yang lamban dari pihak terkait memperkuat kesan bahwa pemerintah kembali gagal menjalankan fungsi dasarnya: melayani rakyat secara jujur dan bertanggung jawab.
Ketika proyek bernilai Rp1,1 miliar yang menyangkut kebutuhan paling mendasar—air bersih—diduga bermasalah, publik wajar bertanya: di mana pengawasan negara? Apakah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek benar-benar dijalankan, atau sekadar formalitas administratif demi serapan anggaran?
Kasus SPAM Jatibaru menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang dibangun tanpa rasa urgensi terhadap kualitas dan keberlanjutan manfaat. Pemerintah sering kali lebih sibuk mengumumkan angka-angka anggaran dan progres fisik, ketimbang memastikan apakah hasil pembangunan benar-benar bisa digunakan masyarakat. Akibatnya, rakyat tidak lagi melihat proyek pemerintah sebagai solusi, melainkan sebagai potensi masalah baru.
Langkah Karang Taruna Asakota melaporkan proyek ini ke Kejaksaan Negeri Bima menunjukkan satu fakta penting: kepercayaan publik terhadap mekanisme internal pemerintah kian menipis. Ketika jalur administratif dan pengawasan internal dianggap tidak efektif, masyarakat terpaksa mencari keadilan melalui aparat penegak hukum. Ini bukan prestasi, melainkan alarm keras bagi pemerintah.
Lebih ironis lagi, kasus ini terjadi di tengah krisis air bersih yang berulang setiap tahun. Alih-alih menghadirkan rasa aman, proyek SPAM Jatibaru justru mempertebal kecurigaan bahwa persoalan air bukan diselesaikan, tetapi “diproyekkan”. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika masyarakat mulai meragukan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.
Jika pemerintah terus merespons kritik dengan diam, defensif, atau sekadar klarifikasi normatif, maka skeptisme publik akan berubah menjadi apatisme. Dan ketika rakyat sudah apatis, pembangunan kehilangan maknanya.
Kasus SPAM Jatibaru seharusnya menjadi titik balik. Pemerintah dituntut membuka data, bersikap transparan, dan bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Tanpa itu, setiap proyek baru—betapapun besar anggarannya—hanya akan menambah jurang ketidakpercayaan antara negara dan warganya.
Pada akhirnya, krisis terbesar yang dihadapi bukan hanya krisis air bersih, tetapi krisis kepercayaan. Dan itu jauh lebih mahal daripada proyek Rp1,1 miliar mana pun.