Kota Bima||bimakita - Kritik publik kembali menguat terhadap DPRD dan Pemerintah Kota Bima yang dinilai tidak berani mengeluarkan rekomendasi resmi terkait maraknya kerusakan hutan di wilayah tersebut. Sikap pasif kedua lembaga ini memicu kekecewaan masyarakat yang menilai persoalan lingkungan sudah berada pada tahap mengkhawatirkan.
 |
| Fahrul Ramadhan koordinator Jaringan Peduli Lingkungan Hidup Bima (JPLHB). |
Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menilai, DPRD dan Pemkot Bima seharusnya memiliki posisi tegas dalam menyikapi persoalan kerusakan hutan, terutama mengingat dampaknya yang semakin nyata, mulai dari meningkatnya banjir, berkurangnya sumber air, hingga ancaman longsor di kawasan rawan.
“Masalah hutan ini sudah berlangsung lama, tetapi DPRD dan Pemkot Bima terkesan tidak berani mengeluarkan rekomendasi atau sikap resmi yang bisa menjadi dasar tindakan lanjutan,” ungkap Fahrul Ramadhan Ketua Jaringan Pemerhati Lingkungan Hidup Bima (JPLHB).
Masyarakat menilai, keberanian mengeluarkan rekomendasi sangat penting untuk mendorong langkah penegakan hukum, evaluasi dan moratorium izin, pungutan liar (pungli), evaluasi program reboisasi, hingga percepatan program rehabilitasi hutan. Tanpa rekomendasi tegas, upaya penanganan dikhawatirkan hanya akan berhenti pada rapat dan pernyataan tanpa aksi nyata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada surat rekomendasi dari DPRD maupun Pemkot Bima terkait keseoakatan RDP beberapa waktu lalu. Sementara DPRD dan Pemkab Bima sudah mengeluarkan surat rekomendasi sebagai tindak lanjut RDP yang dilakukan.
Isu lingkungan, terutama kerusakan hutan di Kota dan Kabupaten Bima menjadi persoalan serius sekaligus ancaman bagi masyarakat pada musim penghujan. Pasalnya, kerusakan hutan menjadi salah satu faktor utama banjir yang sering melanda Kita mauoun Kabupaten Bima.
Jika tidak ada penanganan dan tundak lanjut yang serius, tekanan publik diperkirakan akan terus meningkat hingga pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan kerusakan hutan yang kian meluas dan kritis.