Bima||BIMAKITA - Ribuan guru swasta yang tergabung dalam Forum Gerakan Madrasah dan Sekolah Umum Swasta Kabupaten dan Kota Bima turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di DPRD, Kemenag dan Kantor Bupati Bima menuntut kesetaraan dalam proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kamis (18/9/2025).
Koordinator lapangan, Ahyar, dalam keterangannya menegaskan bahwa mereka juga memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Namun, hingga kini, kesempatan mereka dalam perekrutan PPPK dinilai belum setara dengan guru honorer yang berada di sekolah negeri.
"Kami mendesak DPRD Kabupaten Bima merekomendasikan DPR RI dan Presiden RI untuk segera membuat dan menetapkan regulasi perekrutan PPPK madsrah swasta dan sekolah umum swasta, dan mengatur regulasi pengangkatan langsung guru sertifikasi dan guru inpasing yang mengajar di madrasah swasta dan sekolah umum swasta," ucapnya.
Selain mendesak DPRD, mereka juga meminta Kementerian Agama RI untuk mengikutsertakan guru madrasah swasta dalam formasi jabatan fungsional guru madrasah dan pendidikan agama yang diajukan oleh Kementerian Agama dan telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebanyak 191.296 formasi.
"Meminta Kementerian Agama RI untuk mengikutsertakan guru madrasah swasta dalam 191.296 formasi yang telah disetujui Kemenpan RB. Jangan hanya madrasah negeri aja." Tegas Ahyar.
Menurut Ahyar, kebijakan terkait tuntutan para guru swasta tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, aksi yang dilakukan hanya untuk meminta surat rekomendasi dan dukungan dari instansi terkait untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
"Kita tau bahwa ini adalah kewengan pusat, karena itu aksi hari ini kami lakukan untuk meminta dukungan dan rekomendasi untuk kami teruskan ke pusat," lanjutnya.
Setelah mendapatkan rekomemdasi, perwakilan guru sawasta berencana akan menyampaikan langsung ke DPR RI, Kemenag RI, Menpan RB dan Presiden.
"Setelah keluar, surat rekomendasi tersebut akan kami bawa langsung ke DPR RI, Menpan RB, Bagian Protokoler Kepresidenan dan Kementerian Agama. Nanti ada perwakilan baik dari Kabupaten maupun Kota Bima yang berangkat, kami minta do'anya semoga lancar ." Tutup Ahyar.
Dalam aksinya, para guru membawa spanduk, poster, dan seruan moral yang menuntut adanya kesetaraan. Menurut mereka, diskriminasi terhadap guru swasta dalam perekrutan PPPK selama ini telah menimbulkan rasa ketidakadilan, padahal dedikasi mereka dalam dunia pendidikan tidak kalah besar dibanding guru honorer di sekolah negeri.