Kota Bima, NTB – Pemerintah Kota Bima mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 yang akan dirangkaikan dengan Festival Rimpu 2026, melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Maja Labo Dahu, Kamis (26/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, didampingi Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, serta dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran OPD, camat, hingga lurah se-Kota Bima. Forum ini menjadi titik awal konsolidasi lintas sektor untuk memastikan Festival Rimpu tidak sekadar berlangsung meriah, tetapi juga berkualitas dan akuntabel.
Dari sejumlah agenda HUT, Festival Rimpu kembali menjadi perhatian utama. Pawai budaya yang mengangkat identitas perempuan Bima melalui busana rimpu ini tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga magnet wisata yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.
Namun demikian, pelaksanaan festival tahun ini tidak lepas dari evaluasi. Sejumlah catatan dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, mulai dari aspek teknis, pengelolaan kegiatan, hingga transparansi anggaran, menjadi perhatian serius.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif, tidak hanya dalam menyukseskan acara, tetapi juga memastikan pelaksanaannya tertib dan berdampak nyata.
Ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi momentum kebersamaan. Kita ingin Festival Rimpu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
 |
| Foto : Rakor Wali kota dan Wakil Wali Kota Bima mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 yang akan dirangkaikan dengan Festival Rimpu 2026 |
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kota, penertiban ternak liar, serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain kemeriahan acara, isu transparansi anggaran menjadi sorotan penting. Pemerintah menyebutkan bahwa pendanaan kegiatan akan bersumber dari APBD, sponsorship, dan partisipasi pihak ketiga, dengan prinsip efisiensi dan keterbukaan.
Wakil Wali Kota, Feri Sofiyan, secara tegas menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas acara, melainkan harus mendorong inovasi dan kolaborasi.
Justru di tengah keterbatasan, kita dituntut lebih kreatif. Kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci,” ujarnya.
Meski demikian, publik menaruh harapan lebih pada aspek keterbukaan penggunaan anggaran. Transparansi dinilai penting agar Festival Rimpu tidak hanya sukses secara seremonial, tetapi juga mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
Evaluasi Tahun Lalu Jadi Pembelajaran
Sejumlah pihak menilai Festival Rimpu tahun sebelumnya masih menyisakan beberapa persoalan, seperti koordinasi teknis di lapangan, pemerataan partisipasi, hingga publikasi yang belum optimal.
Karena itu, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum perbaikan. Pemerintah berencana memperkuat publikasi melalui media sosial dan media massa, serta menata kembali konsep kegiatan agar lebih terarah dan profesional.
Selain pawai rimpu, rangkaian kegiatan juga akan mencakup festival seni budaya, lomba kebersihan lingkungan, hingga bazar UMKM yang ditargetkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal.
Panitia pelaksana akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Dengan waktu pelaksanaan yang dijadwalkan pada 25–27 April 2026, Pemerintah Kota Bima kini berpacu dengan waktu untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.
Harapan Publik: Lebih dari Sekadar Seremoni
Festival Rimpu bukan hanya agenda tahunan, tetapi juga representasi identitas budaya Bima di tingkat nasional. Karena itu, publik berharap pelaksanaan tahun ini tidak hanya lebih meriah, tetapi juga lebih tertata, inklusif, dan transparan.
Jika dikelola dengan baik, Festival Rimpu 2026 berpotensi menjadi etalase budaya yang membanggakan sekaligus penggerak ekonomi daerah. Namun sebaliknya, tanpa perbaikan signifikan, festival ini berisiko kembali menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak jangka panjang.
Pemerintah Kota Bima kini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa Festival Rimpu tahun ini benar-benar lebih baik—baik dari sisi kualitas acara maupun keterbukaan pengelolaan anggaran.(Red)